InfoTorgamba, Kotapinang - Massa DPK Masyarakat Pemuda Indonesia (MPI) Labuhanbatu Selatan mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut dana Rp5,4 miliar untuk pembangunan gedung SMK Negeri 1 Kecamatan Sei Kanan tahun anggaran 2014. Pasalnya, walau belum selesai dikerjakan, telah dibayar penuh.
Desakan disampaikan saat berunjukrasa ke kantor Bupati Labusel dan DPRD Labusel, Senin (20/4). MPI menilai, Dinas Pendidikan Labuhanbatu Selatan gagal mengawasi pekerjaan proyek pembangunan ruang kelas baru SMK Negeri 1 Sei Kanan bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) tahun anggaran 2014 sebesar Rp5,4 miliar. MPI menduga ada mark up biaya proyek pembangunan ruang kelas baru SMK Negeri 1 Sei Kanan yang dilakukan oleh pemborong proyek, sehingga menimbulkan kerugian negara yang sangat besar.
Massa yang dipimpin H Mustafa Kamal Tambak ini, saat mendatangi kantor bupati Labusel di Jalan Prof AH Yamin Kotapinang, tidak berhasil menemui bupati atau pejabat yang mewakili. Sehingga masa bergerak ke gedung DPRD Labusel dan diterima langsung Ketua DPRD Labusel Edimin (Asiong) didampingi Wakil Ketua DPRD LabuselArwi Winata.
Dalam rapat dengar pendapat dengan DPRD Labusel, anggota DPRD Labusel dari Fraksi PDI Perjuangan Husni Rizal Siregar, menjelaskan, belum lama ini tim DPRD Labusel telah melakukan sidak ke SMKN 1 Sei Kanan.
“Memang benar pekerjaan itu belum selesai. Dengan kondisi bangunan dana sebesar Rp5,4 M terlalu besar. Sementara pembayaran sudah dicairkan oleh Disdik Labusel 100 persen,” kata Husni. Husni menambahkan, akan mempertanyakan soal pembangunan SMKN 1 Sei Kanan dalam pembahasan LKPj Bupati Labusel.
Setelah mendengar jawaban dari anggota DPRD Labusel, massa DPK MPI Labusel pun secara teratur membubarkan diri dengan tetap mendapat pengawalan pihak keamanan yang di komandoi Kapolsek Kotapinang Kompol M Nasution dan Kasat Intel Polres Labuhanbatu AKP Sucipto Samosir. Turut hadir anggota DPRD Labusel diantaranya, Bahriun Rambe dan Ramod Marbun dari Fraksi PAN Labusel.
sumber: metrosiantar.com
0 comments:
Post a Comment