Pengamatan SIB, massa dari Lapangan Bersama Membangun Tanah Kelahiran Jalan Bukit Kotapinang, melakukan long march menuju kantor bupati dan melakukan orasi di sepanjang Jalan Lintas Sumatera hingga ke kantor DPRD Labusel.
Dalam orasinya, para pendemo menuntut mundur karena menilai di masa kepemimpinan Wildan Aswan Tanjung banyak terindikasi tindak korupsi. "Kami meminta agar Kejatisu mengusut kasus dugaan korupsi Alkes jilid 1 Tahun 2011-2012 dengan tanpa pandang bulu termasuk Bupati Labusel," ujar koordinator aksi Ilyas Fauji Harahap, Ridho Hamdani Lubis dan Hasbullah Rambe.
Selain dugaan korupsi Alkes, mereka menuding pengadaan tanah kantor Bupati Labuhanbatu Selatan di Desa Sosopan, sebesar Rp 4 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Umum ( DAU ) TA 2011 dan Dana DAK di SMKN 1 Sei Kanan Rp 5,4 miliar TA 2014 disinyalir bermasalah.
Di pintu masuk kantor bupati, Asisten 1 Pemkab Labusel Zuhri didampingi Kapolsekta Kotapinang Kompol M Nasution menemui massa. Namun massa bersikeras meminta Bupati Labusel hadir, akibatnya terjadi aksi saling dorong antara massa dengan Satpol PP dan polisi. "Jika Bupati Wildan Aswan Tanjung tidak mau menemui kita, maka akan kita dobrak bila perlu kita bakar kantornya," ancam Ridho koordinator aksi.
Ketua DPK MPI Labuhanbatu Selatan H Mustafa Kamal Tambak dan beberapa perwakilan lainnya diterima Asisten 1 Pemerintahan Pemkab Labusel. Aksi unjuk rasa itu mendapat pengawalan ketat dari puluhan personil Polres Labuhanbatu dibantu Polsekta Kotapinang, Satpol PP serta anggota TNI dari Koramil 011 Kotapinang.
sumber: hariansib.co
0 comments:
Post a Comment