Menurut mereka, akibat pemortalan yang dilakukan salah seorang pemilik kebun yang mengakui jalan yang selama 28 tahun dilalui masyarakat empat dusun itu mulai menghambat perekonomian masyarakat, hasil panen masyarakat tidak dapat keluar seperti biasanya.
"Kalaupun hasil pertanian kami bisa keluar terpaksa harus memutar dari Desa Air Merah, dan itu sangat jauh, sehingga ongkos transport mengangkut TBS Kelapasawit terpaksa bertambah," katanya.
Mereka berharap, dalam hal ini pemerintah Labusel bersikap tegas dan sesegera mungkin melakukan pembongkaran paksa portal sebelum keresahan masyarakat terus bertambah dan akhirnya menimbulkan konflik.
"Kita berharap pemerintah Labusel segera membongkar paksa portal. Sebelum menimbulkan masalah besar bagi masyarakat dan terjadi korban," katanya.
Kepala Dinas Perhubungan Kominfo Labusel Tuahta R Saragih yang dikonfirmasi mengatakan, dalam waktu dekat akan menyurati si pelaku yang memasang portal di jalan Dusun Pardomuan Desa Tanjung Medan. Sebab kata dia, tak satupun orang boleh melakukan pemortalan terkecuali Dinas Perhubungan dan instansi terkait. Apalagi, di dalamnya terdapat kepentingan orang banyak yang melintasi jalan.
Sementara itu, Ketua Aliansi Masyarakat Tanjung Medan Peduli (ATAP) Andi Syahputra mengancam, dalam waktu dekat jika pemerintah Labusel tidak melakukan pembongkaran portal yang dipasang salah seorang warga yang mengaku memiliki jalan yang sejak 28 tahun lalu telah dilalui masyarakat, pihaknya beserta masyarakat di empat dusun akan mengambil sikap untuk melakukan pembongkaran paksa portal.
"Jika pemerintah tidak melakukan pembongkaran portal, Aliansi Masyarakat Tanjung Medan beserta masyarakat akan melakukan pembongkaran paksa," katanya.
sumber: hariansib.co
0 comments:
Post a Comment